Indonesia sedang alami krisis transportasi umum dan krisis keselamatan lalu lintas. Saat ini, transportasi umum di perkotaan dan di pedesaan tidak lebih dari 1 persen yang beroperasi.
Pesatnya perkembangan industri sepeda motor telah mengalihkan pengguna dari angkutan umum ke sepeda motor. Dampaknya, 80 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan sepeda motor lantaran tidak disertai edukasi menggunakan sepeda motor dengan benar.
Meskipun begitu, saat ini pemerintah tetap menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sasaran pemberian insentif tersebut salah satunya untuk pembelian sepeda motor listrik bagi pelaku UMKM.
Padahal, sejatinya pelaku UMKM tidak butuh sepeda motor listrik, tetapi membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha, akses pasar, dan pelatihan SDM.
“Setiap pelaku UMKM itu sudah memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu dalam rumah tangganya. Orang yang hidup di kolong jembatan pun sudah memiliki sepeda motor. Jadi jelas ini tidak tepat sasaran,” ungkap Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno melalui keterangan tertulis, kemarin (28/5).
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata tersebut menilai tujuan pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik sepertinya lebih untuk menolong industri sepeda motor dan mobil listrik.
Khususnya bagi kalangan produsen yang sudah telanjur berinvestasi dan berproduksi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat kecil. Karena itu, sehingga akhirnya perlu diberikan insentif untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.
“Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak serta memicu kemacetan di perkotaan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat,” ujarnya.
Karena itu, menurut Djoko, pemberian insentif sepeda motor listrik lebih baik diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan, dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa.
Di daerah 3TP umumnya jumlah sepeda motor masih sedikit, pasokan BBM juga masih sulit dan minim sehingga harga BBM cenderung mahal. Sementara energi listrik masih bisa didapatkan dengan lebih murah dan diupayakan dari energi baru.
“Belajar dengan Pemkab Asmat, sejak 2007 masyarakat Kota Agatas, ibu kota Kabupaten Asmat sudah menggunakan kendaraan listrik. Kesulitan mendapatkan BBM menjadikan masyarakatnya mayoritas memakai sepeda motor listrik. Ojek listrik sudah lebih dulu ada di Asmat daripada di Jakarta,” ucapnya.
Sedangkan insentif untuk mobil listrik, lanjut Djoko, prioritasnya juga jangan untuk kendaraan pribadi, tetapi untuk kendaraan dinas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sehingga distribusinya lebih merata.
Termasuk juga perusahaan angkutan umum. Di samping akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik juga dapat memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi kemacetan.
“Bus listrik nantinya dapat dioperasikan di dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga dimanfaatkan untuk menghubungkan transportasi umum ke Balikpapan. Apalagi porsi angkutan umum di IKN tinggi. Mobil-mobil listrik pun dapat digunakan pejabat di IKN. Biasanya ketika ada percontohan yang sukses, daerah lain bisa mengikuti,” jelasnya. (gih/jpg)
Baca Lagi aje https://news.google.com/rss/articles/CBMibGh0dHBzOi8vcGFkZWsuamF3YXBvcy5jb20vbmFzaW9uYWwvMjkvMDUvMjAyMy9zdWJzaWRpLXBlbWJlbGlhbi1zZXBlZGEtbW90b3ItbGlzdHJpay11bnR1ay11bWttLXRpZGFrLXRlcGF0L9IBcGh0dHBzOi8vcGFkZWsuamF3YXBvcy5jb20vbmFzaW9uYWwvMjkvMDUvMjAyMy9zdWJzaWRpLXBlbWJlbGlhbi1zZXBlZGEtbW90b3ItbGlzdHJpay11bnR1ay11bWttLXRpZGFrLXRlcGF0L2FtcC8?oc=5Bagikan Berita Ini
0 Response to "Subsidi Pembelian Sepeda Motor Listrik Untuk UMKM Tidak Tepat - Padang Express"
Posting Komentar