Beberapa waktu lalu Kabupaten Wonogiri jadi sorotan karena kebijakan Bupatinya, Joko Sutopo (Jekek), membeli 294 motor dinas bagi para kepala desa dan lurah di wilayahnya. Jekek menjelaskan pembelian motor itu bukanlah kebijakan asal-asalan.
Seperti diketahui, di awal bulan ini Bupati Jekek membagi-bagikan 294 motor jenis N-Max berwarna merah untuk kepala daerah dan lurah se-Wonogiri. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian motor-motor tersebut senilai Rp 9,4 miliar.
Kebijakan itu menuai sorotan dari masyarakat luas, terutama yang aktif di dunia maya, alias netizen. Kebijakan Bupati Jekek dinilai tak tepat sasaran dan dikaitkan dengan masih banyaknya jalan rusak di Wonogiri.
Bupati Jekek menjawab kritik tersebut dengan kalem. Dia menilai kritik dari netizen malah membuka ruang untuk pihaknya memberi penjelasan kepada publik soal alasan di balik pembelian motor-motor tersebut.
"Kami apresiasi terhadap apa yang menjadi kebijakan publik di era keterbukaan ini tentu... orang kan bebas menyampaikan pendapat apapun, atas kebebasan itu menjadi sebuah syarat objektif terhadap seorang kepala daerah dalam mengambil keputusan, kebijakan, tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, banyak faktor agar supaya apabila kebijakan itu nanti menjadi polemik di publik, ada ruang untuk mengklarifikasi," kata Jekek dikutip dari channel Total Politik, Rabu (19/4/2023).
Jekek mengawali penjelasannya dengan penegasan bahwa motor-motor itu tak diberikan sebagai hak milik kepada kepala desa dan lurah se-Wonogiri. Motor-motor itu merupakan aset Pemerintahan Daerah Wonogiri yang dipinjampakaikan kepada kepala desa dan lurah untuk menunjang kinerja.
"Jadi aset itu tetap tercatat di Pemerintah Daerah Wonogiri, bukan hak miliknya kepala desa," ujarnya.
Soal momentum pembelian yang dikaitkan dengan tahun politik, Jekek menjelaskan Kabupaten Wonogiri merencanakan pembelian motor-motor itu sudah sejak jauh hari. Dia juga menegaskan pembelian motor-motor itu sesuai dengan aspirasi kepala desa.
Jekek menjelaskan kepala desa menyampaikan aspirasi kepada Bupati setelah melihat kabupaten-kabupaten tetangga membeli motor terlebih dahulu. Jekek menyebut Klaten, Sukoharjo dan Karanganyar terlebih dulu membeli motor untuk kepala desa, bahkan di masa pandemi sedang ganas-ganasnya.
Merespons para kepala desa, Jekek tak lantas mengabulkannya. Dia meminta para kepala desa di Wonogiri menunjukkan kinerja baik terlebih dahulu, baru akan diberikan fasilitas penunjang kinerja.
Jekek mendorong sinkronisasi dana desa dan APBD Wonogiri untuk menunjang keselarasan kerja kepala desa dan pemkab. Sinkronisasi dana desa dan APBD itu juga diiringi sistem pengawasan. Hasilnya, Wonogiri menjadi wilayah terbaik dalam pengelolaan dana desa di Jawa Tengah.
"Singkatnya kami membangun komitmen dengan kepala desa dengan APBD, yang itu mengoneksi bahwa komitmen kami pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Saat proses ini berjalan, data yang ditampilkan oleh BPS menunjukkan tren yang positif, dan di 2022 tata kelola dana desa kami terbaik di Jawa Tengah, itulah momentum kami untuk memberikan reward terhadap kerja dan kinerja para pemimpin desa," beber Jekek.
 Bupati Wonogiri Joko Sutopo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (21/3/2023). Foto: Muhammad Aris Munandar/detikJateng |
Soal kritik terkait skala prioritas dari pembelian motor-motor itu, Jekek menjelaskan sejumlah prestasi wilayahnya. Dia mencontohkan salah satunya soal penurunan kemiskinan.
"Kalau bicara angka kemiskinan, (awalnya) 13,25% sekarang kami di angka 10,9% (data 2021, red). (Untuk tahun 2022) nanti nunggu data dari BPS. Maka tadi kami sampaikan integrasi APBDes dengan APBD melahirkan program-program yang progresif mengintervensi simpul-simpul kemiskinan. Desa tidak hanya menjadi objek, tapi desa sekarang menjadi subjek pembangunan. Maka integrasi inilah jawaban untuk memberikan sebuah fakta yang otentik kepada masyarakat," papar Jekek.
Dia membeberkan prestasi lain di wilayahnya, yaitu soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 67 ke 71,25 dan angka stunting berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang ada di angka 10,4%, terbaik ketiga di Jawa Tengah dan jauh lebih baik daripada angka rata-rata provinsi.
Jawab Kritik soal Jalan Rusak
Soal jalan rusak yang dikaitkan netizen dengan pembelian motor, Jekek mengatakan sudah melihat foto-foto yang ditampilkan di media sosial. Setelah melihat foto dan mengecek data, dia mengatakan jalan rusak yang difoto oleh netizen sebagai bahan kritik adalah jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah.
"Menurut data di kami, yang rusak pasti jalan provinsi, artinya tanggung jawab provinsi, bukan tanggung jawab kami. Kalau Rp 9 miliar (anggaran beli motor, red) kenapa tidak bangun jalan, nggak bisa, kami nanti disemprot BPK, itu bukan aset kami. Pasti (itu melanggar hukum, red)," ujar Jekek.
"Kalau (foto jalan) yang dilingkar-lingkar sudah pasti 1.000% bukan jalan kami, pasti, kami bicara data," imbuhnya.
Jekek menegaskan pihaknya sudah memperbaiki 96-97% jalan yang menjadi kewajiban Kabupaten Wonogiri. Dia mengatakan indikasi hasil kerjanya diapresiasi warga juga bisa dilihat kenaikan elektoral partainya.
"Itulah yang menyebabkan kami dalam perspektif politik masyarakat memberikan apresiasi mungkin ya atau kepercayaan kepada kami, partai yang kami naiknya 120%. Gimana logikanya kalau masyarakat jalannya rusak-rusak masak partai kami bisa naik 120%," kata Ketua DPC PDIP Wonogiri ini.
(tor/bar) Baca Lagi aje https://news.google.com/rss/articles/CBMibWh0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vYmVyaXRhL2QtNjY4MTU5MS9idXBhdGktd29ub2dpcmktamF3YWIta29udHJvdmVyc2ktYmVsaS0yOTQtbW90b3ItbWVyYWgtc2VuaWxhaS1ycC05LW3SAXFodHRwczovL25ld3MuZGV0aWsuY29tL2Jlcml0YS9kLTY2ODE1OTEvYnVwYXRpLXdvbm9naXJpLWphd2FiLWtvbnRyb3ZlcnNpLWJlbGktMjk0LW1vdG9yLW1lcmFoLXNlbmlsYWktcnAtOS1tL2FtcA?oc=5Bagikan Berita Ini
0 Response to "Bupati Wonogiri Jawab Kontroversi Beli 294 Motor Merah Senilai Rp 9 M - detikNews"
Posting Komentar